Para Pemimpin Uni-Eropa Harus Membantu SBY Melindungi Hutan Indonesia

Riau, Indonesia — Para aktivis Greenpeace membentangkan spanduk berukuran 20x50 meter dengan gambar wajah Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Perancis Nicholas Sarkozy di lahan gambut yang baru saja dhancurkan di Sumatra. Kegiatan ini dilakukan menjelang konferensi pemimpin Uni-Eropa yang akan dimulai tanggal 29 Oktober 2009 di Brussels, Belgia. Aksi ini di Indonesia menandai peluncuran rangkaian kegiatan di Kamp Pembela Iklim Greenpeace di Riau yang diharapkan memancing perhatian para pemimpin dunia akan pentingnya melindungi hutan sebagai langkah penting mengurangi emisi gas rumah kaca untuk menghindari perubahan iklim.

“Uni Eropa mengakumulasi utang karbon historisnya dengan memicu deforestasi dan penghancuran hutan di luar negara mereka. Saatnya kini para pemimpin Uni Eropa bertanggung jawab untuk berkomitmen memberi bantuan dana publik dalam jumlah yang sepadan untuk mencegah hilangnya hutan tropis yang tersisa.” tegas Bustar Maitar, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara.

Indonesia memiliki laju deforestasi tertinggi diantara negara-negara yang memiliki hutan di dunia dan menjadi contoh nyata perlunya rencana matang yang didukung dengan dana bantuan internasional untuk melindungi hutan tropis. Dimotori permintaan pasar dunia terhadap produk kertas dan minyak kelapa sawit, sejak 1950 lebih dari 74 juta hektar hutan Indonesia telah sepenuhnya hancur, ditambah area sekitar yang juga mengalami kerusakan berat.

Kehancuran lahan gambut di Indonesia saja bertanggungjawab atas 4% emisi global gas rumah kaca hasil tindakan manusia, menjadikan Indonesia negara ketiga terbesar penghasil gas rumah kaca setelah Amerika Serikat dan Cina. Tingginya emisi tersebut disebabkan oleh dua alasan – pesatnya laju deforestasi dan degradasi serta pembakaran lahan gambut. Lahan gambut di Asia Tenggara diperkirakan menyimpan 42 milyar ton karbon dan sekitar 80% atau 35 milyar ton dari jumlah tersebut tersimpan di Indonesia. Lahan gambut di Indonesia mewakili hanya kurang dari 0,1% dari luas tanah di bumi namun bertanggung jawab akan 1,8 milyar ton emisi per tahun.

Pemerintah Indonesia baru-baru ini mengidentifikasi industri kayu, minyak kelapa sawit, pertanian, serta pulp (bubur kertas) dan kertas sebagai penyebab kekeringan lahan gambut, deforestasi dan emisi yang dihasilkan Indonesia. Dalam laporan disebutkan bahwa bila tidak ada tindakan tegas yang dilakukan, diperkirakan kadar pelepasan emisi tersebut akan terus meningkat.

Pada pertemuan negara-negara G20 di Pittsburgh, Amerika Serikat, Presiden Yudhoyono berkomitmen mengurangi emisi karbon Indonesia sebesar 26% pada tahun 2020 – meningkat ke angka 41% dengan dukungan internasional. Dengan melakukan ini, Presiden menunjukkan kemauan keras dan kepemimpinan yang kuat dari Indonesia. Semangat ini sangat dibutuhkan untuk membantu dunia menghindari kekacauan iklim.

“Sebagai Presiden dari negara dengan hutan tropis terbesar yang tersisa, kata-kata Presiden Yudhoyono adalah harapan untuk jutaan orang yang sudah menderita akan dampak perubahan iklim. Agar beliau dapat mengubah komitmennya menjadi tindakan, beliau membutuhkan bantuan finansial dari negara-negara maju untuk mewujudkan komitmennya. Para pemimpin Uni-Eropa harus menunjukkan sikap kepemimpinan seperti Presiden Yudhoyono dan berikan dukungan nyata terhadap sesuatu yang mereka percayai, dengan segera memberikan dana” jelas Shailendra Yashwant, Direktur Kampanye Greenpeace Asia Tenggara.

Bagi Greenpeace, dukungan Uni-Eropa harus ditunjukkan setidaknya dengan komitmen yang jelas dari para pemimin Uni Eropa untuk:

*
Mendukung pengembangan pendanaan global untuk iklim dibawah Perjanjian Iklim UNFCCC, dijalankan oleh mekanisme finansial baru yang kuat dan mengikat secara hukum yang akan menggerakkan setidaknya 30 milyar Euro dari pendanaan publik per tahun untuk periode 2013-2020, ditujukan untuk pembiayaan pengembangan dan implementasi rencana nol deforestasi di negara-negara tropis.
*
Meniadakan skema kredit pertukaran-emisi pada hutan (forest offset) dari pasar karbon internasional – REDD harus menjadi tambahan untuk pengurangan emisi dalam negeri dari negara-negara Annex 1 dan tidak boleh menciptakan kerugian untuk perubahan yang diperlukan menuju ekonomi masa depan yang rendah karbon.
*
Mempromosikan tujuan membawa laju deforestasi hutan tropis menuju angka nol sebelum 2020 – Upaya untuk mengurangi namun tidak mengakhiri deforestasi tropis tidak hanya akan memperpanjang masalah, namun juga tidak akan menghadirkan hasil yang diperlukan untuk menghindari bahaya perubahan iklim, kepunahan spesies dan kehancuran ekosistem.
*
Mengutamakan perlindungan hutan alam seutuhnya (REDD), dan meniadakan subsidi untuk kegiatan hutan untuk industri (REDD+) yang akan mengancam keanekaragaman hayati dan kesatuan ekologi, serta seringkali menjadi jalan untuk tindak deforestasi. Sangatlah penting untuk memastikan pendanaan publik untuk REDD tidak digunakan untuk subsidi perkebunan tanaman industri (“HTI”), penebangan kayu di hutan tropis dan konversi hutan alam menjadi perkebunan.
*
Menyatakan secara jelas bahwa masa depan mekanisme REDD dikeluarkan dan dirancang untuk berkontribusi terhadap tujuan Perjanjian PBB terhadap Keanekaragaman Hayati. Dampak terhadap keanekaragaman hayati harus secara eksplisit dipertimbangkan dalam segala tata cara, peraturan dan kegiatan REDD.

Read More......

ASEAN harus Hentikan Batubara untuk Hindari Malapetaka Iklim

Bali, Indonesia — Greenpeace hari ini menghimbau kepada negara-negara ASEAN untuk segera mengurangi pembangkit tenaga listrik batubara dan berinvestasi pada energi terbarukan untuk menghindari malapetaka iklim, di akhir pertemuan ASEAN Forum On Coal (AFOC) ke tujuh di Bali. Beberapa aktivis Greenpeace membentangkan spanduk dengan tulisan “Quit Coal” di pintu masuk Padma Hotel di Legian selama acara penutupan.
Saat ini ASEAN terus tergantung pada batubara yang membawa kawasan menuju percepatan perubahan iklim dengan dampak seperti kekeringan, banjir dan kelaparan akibat berkurangnya hasil pertanian yang mengancam kehidupan ratusan juta orang. Pada pertemuan itu membicarakan perluasan penggunaan batubara, ASEAN seharusnya saat ini mulai menyepakati rencana untuk keluar dari pemanfaatan batubara dan beralih pada ekonomi yang rendah karbon

Laporan terbaru dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan program lingkungan untuk Asia Tenggara (EEPSEA) mengidentifikasi bahwa Asia Tenggara adalah satu di antara kawasan yang paling rentan terhadap perubahan iklim. ADB memperkirakan setidaknya kawasan ini akan kehilangan enam atau tujuh persen pendapatan tahunan atas dampak perubahan iklim di akhir abad ini jika tidak ada tindakan untuk mengatasi perubahan iklim. Di samping biaya ekonomi dan iklim dari batubara, Indonesia baru saja memperingatkan adanya biaya kemanusiaan dari bencana di Sawahlunto, Sumatera Barat yang menelan nyawa 31 petambang.

Jika dihitung, emisi CO2 dari penggunaan bahan bakar fosil ini bisa lebih dari setengah dari seluruh emisi gas rumah kaca Indonesia sekarang dan akan terus meningkat di tahun 2050 jika tidak ada tindakan yang diambil. Negara-negara ASEAN perlu untuk memikirkan kembali strategi mereka untuk memilih cara penggunaan, memproduksi, menyimpan dan mendistribusikan energi yang secara pasti akan menurunkan emisi gas rumah kaca.

Negara-negara anggota ASEAN memiliki banyak sumberdaya energi terbaharui dan harus segera mengembangkannya. Sebagai contoh, Indonesia memiliki cadangan energi geothermal terbesar di dunia dan bisa menyediakan 9,5 gigawatt energi hingga tahun 2025. Namun saat ini kurang dari lima persen sumber panas bumi bangsa ini digunakan. Greenpeace mendesak pemerintah Indonesia dan ASEAN untuk meningkatkan sasaran pada energi terperbaharui, terutama panas bumi, angin, tenaga surya dan micro-hydro serta mengembangkan produk hukum dan peraturan yang selama ini jadi hambatan terbesar dalam investasi di bidang energi terperbaharui.

Pemerintah Filipina telah membuat undang-undang energi terperbaharui di akhir tahun 2008, yang membawa negara itu pada energi bersih di masa mendatang yang akan membawa keuntungan ekonomi selama negara memotong emisi karbonnya.

Satu-satunya solusi yang akan menjauhkan kita dari malapetaka iklim dan memberikan kita masa depan hanyalah dengan pemanfaatan yang lebih besar pada energi diperbaharui, mengurangi bertahap penggunaan batubara dan berhenti merencanakan nuklir, digabungkan dengan pelaksanaan program-program efisiensi energi dalam skala besar. Negara-negara ASEAN perlu menunjukkan bahwa kawasan ini serius menangani perubahan iklim, saatnya mengkritisi pembicaraan iklim di Copenhagen, Desember tahun ini.

Read More......

Perubahan Iklim

Perubahan iklim global merupakan malapetaka yang akan datang! Kita telah mengetahui sebabnya – yaitu manusia yang terus menerus menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batu bara, minyak bumi dan gas bumi.

Kita sudah mengetahui sebagian dari akibat pemanasan global ini – yaitu mencairnya tudung es di kutub, meningkatnya suhu lautan, kekeringan yang berkepanjangan, penyebaran wabah penyakit berbahaya, banjir besar-besaran, coral bleaching dan gelombang badai besar. Kita juga telah mengetahui siapa yang akan terkena dampak paling besar – Negara pesisir pantai, Negara kepulauan, dan daerah Negara yang kurang berkembang seperti Asia Tenggara.

Selama bertahun-tahun kita telah terus menerus melepaskan karbondioksida ke atmosfir dengan menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil seperti batubara, gas bumi dan minyak bumi. Hal ini telah menyebabkan meningkatnya selimut alami dunia, yang menuju kearah meningkatnya suhu iklim dunia, dan perubahan iklim yang tidak dapat diprediksi juga mematikan. Greenpeace percaya bahwa hanya dengan langkah pengurangan emisi gas rumah kaca yang sistematis dan radikal dapat mencegah perubahan iklim yang dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih parah kepada ekosistem dunia dan penduduk yang tinggal didalamnya.

Sebagai sebuah organisasi global berskala internasional, Greenpeace memusatkan perhatian kepada mempengaruhi kedua pihak yaitu masyarakat dan para pemegang keputusan atas bahaya dibalik penambangan dan penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil. Sebagai organisasi regional, Greenpeace Asia Tenggara memusatkan perhatian sebagai saksi langsung atas akibat dari perubahan iklim global, dan meningkatkan kesadaran publik tentang masalah yang sedang berlangsung. Greenpeace SEA juga berusaha mengupayakan perubahan kebijakan penggunaan energi di Asia Tenggara di masa depan – yaitu beranjak dari ketergantungan penggunaan bahan bakar fosil kearah sumber-sumber energi yang terbarukan, bersih dan berkelanjutan.

Taktik Kampanye Iklim dan Energi adalah mengkonfrontasi tantangan yang dimiliki industri berbahan bakar yang berasal dari fosil – terutama, pembangkit listrik pembakar-batubara dan penghasil energi berbasis-nuklir – sementara, di waktu yang sama menyuarakan dan mendorong solusi atas ketergantungan penggunaan bahan bakar yang berasal dari fosil. Sebagai contoh, GreenpeaceSEA mempromosikan kebijakan dan proyek yang dapat menghasilkan energi murah berasal dari angin dan energi matahari, dan advokasi terhadap efisiensi energi alternatif.

Read More......

Apa yang harus dilakukan para penguasa!

Para aktivis Greenpeace memakai topeng dengan dua sisi muka yang berbeda guna menunjukkan sifat Departemen Kehutanan yang bermuka dua. Para aktivis memegang bibit pohon di satu tangan dan gergaji mesin di tangan lainnya guna menunjukkan bagaimana pemerintah di satu sisi memfasilitasi penggundulan hutan sementara di sisi lain mendorong kegiatan penanaman pohon, Jakarta, 6 Agustus 2008.

Para aktivis Greenpeace menunjukkan bagaimana pemerintah di satu sisi memfasilitasi penggundulan hutan sementara di sisi lain mendorong kegiatan penanaman pohon.
Besarkan Gambar

Seluruh pemerintahan di dunia dan kalangan industri harus melindungi hutan hujan tropis yang tersisa sebelum semuanya terlambat demi menyelamatkan iklim, masyarakat pemilik dan yang hidup di sekitar hutan serta keanekaragaman hayati.

Kami meninginkan penghentian deforestasi di hutan hujan tropis tersisa pada tahun 2015

Beberapa cara untuk menghentikannya:

1) Pelarangan pembalakan dan pengrusakan lahan gambut

Indonesia : Moratorium atau jeda sementara seluruh konversi hutan dan lahan gambut.

2) Membeli minyak kelapa sawit dari produksi perkebunan yang bertanggung jawab

Baik pemasok maupun pengguna minyak sawit harus menghentikan pembelian dari perusahaan yang tidak mendukung moratorium atau jeda sementara atas alih fungsi hutan dan lahan gambut.

3) Perjanjian Iklim Internasional

* Bagi negara-negara yang ingin mendapatkan dana dari perdagangan karbon, seperti Papua Nugini, harus bersungguh-sungguh menghentikan deforestasi pada tahun 2015. Mereka harus mengambil langkah nyata penghentian pembalakan ilegal dan merusak.
* Tahap lanjut Protokol Kyoto harus menghentikan deforestasi untuk mengurangi emisi global gas rumah kaca. Kami menuntut komitmen yang mengikat secara hukum dengan target dan karena waktu yang tegas.
* Proses dari Protokol Kyoto harus mengadopsi usulan Greenpeace berjudul ‘Forest for Climate’ guna melindungi hutan serta hak-hak dan penghidupan masyarakat adat.

Read More......